Sudah Meninggal Ikut Dilantik, piye jal ......

TEMANGGUNG - KEBIJAKAN Pemkab Temanggung dalam penataan personel dinilai menggelikan. Dalam pelantikan 446 pejabat eselon IV dan V yang berlangsung akhir pekan lalu, melibatkan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini menjadi sorotan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Temanggung.
“Dalam pelantikan Sabtu (10/1) lalu, ada orang yang sudah meninggal dunia sejak Juni 2008, masih tercantum dalam daftar pejabat yang dilantik oleh Bupati Temanggung. Ini sungguh lucu,” kata Koordinator AMPP, R Sudigwo kemarin.
Pejabat yang dimaksud adalah Purwanti, yang semula staf TU di SMP Kandangan. Dalam pelantikan, dia diangkat menjadi staf TU SMP Gemawang. “Pihak keluarga sudah menyampaikan surat kematian ke dinas untuk mengurus pensiunan. Bahkan keluarga sudah menerima uang pensiunan sejak Lebaran. Kok bisa-bisanya, masih ikut dilantik. Ini mesti ada yang salah dalam administrasi Dinas Pendidikan,” tutur pria yang kesehariannya guru SD Negeri 1 Temanggung 2 itu.
Dinas Pendidikan selaku pemasok data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna penataan personel terkait SOTK baru, dianggap mempunyai kinerja yang amburadul. “Dinas Pendidikan sunguh amburadul. Bagaimanapun juga, kalau sampai terjadi seperti itu, kesalahan ada pada Dinas Pendidikan bukan BKD atau bupati. Ini mesti ada yang tidak transparan dan sarat KKN,” ujarnya.
AMPP menunjukkan beberapa data, mundurnya pegawai dari jabatan, pasca-pelantikan 10 Januari 2009 lalu. Di antaranya Aminudin yang diangkat sebagai Kepala TU SMPN 3 Bulu menyatakan mengundurkan diri dari jabatan dan tetap ingin sebagai staf TU SMPN 1 Ngadirejo. Alasannya, pernah kena stroke sehingga perlu terapi dan belum boeh mengendarai kendaraan serta kendaraan umum terlalu lama.
Hal sama terjadi pada Endar Puji Astuti yang mengundurkan diri dari jabatan TU SMPN 2 Bejen, karena kondisi kesehatan, transportasi dan istri Kepala Desa Bejen. Perempuan berpangkat Penata Muda Tingkat I ini juga ingin tetap sebagai staf TU di SMPN I Bejen. “Kami juga mempunyai data adanya pengunduran diri dari TU SMPN Bansari. Data ini masih kami pelajari,” ungkapnya.
Dari fakta tersebut, AMPP melihat kinerja Dinas Pendidikan dalam penataan personel kurang maksimal. “Mereka kurang mempertimbangkan kondisi fisik dan hal-hal lain yang terjadi pada seorang pejabat. Meskipun, di awal menjadi PNS mereka pernah menandatangani pernyataan siap ditempatkan di manapun,” ujarnya.
AMPP berharap ada ketegasan dari pihak-pihak terkait soal kebijakan penataan personel. “Kalau sampai bupati membuat SK buat orang yang sudah meninggal dunia ini adalah hal yang memalukan dan kebangeten. Ke depan agar tidak terjadi hal yang sama, perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang salah dalam masalah ini. Ya, supaya tidak terulang kembali hal memalukan ini,” papar pria yang memiliki Yayasan Peduli Anak Bangsa yang bergerak dalam bantuan pendidikan bagi orang tidak mampu.
Amburadulnya Dinas Pendidikan tidak hanya terjadi sekarang ini. “Sudah tiga tahun ini banyak terjadi amburadul data di Dinas Pendidikan. Buntutnya, gaji jadi terlambat, kenaikan pangkat tertunda hingga sertifikasi bagi guru yang lambat. Ini harus diperbaiki,” tegasnya. (dem)(Radar Jogja, 14 Januari 2009)